Dari situ pemerintah melihat bahwa bencana berdampak langsung pada pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi, kebijakan ini bukan cuman memberi diskon administratif, melainkan bentuk penyesuaian karena kondisi darurat emang bisa membuat prosedur perpajakan normal sulit dijalankan.

Nah, bagian menariknya ada di sini: administrasi pajak biasanya bekerja berdasarkan tanggal dan bukti dokumen. Tapi dalam situasi bencana, dokumen bisa rusak, jaringan bisa terganggu, pegawai bisa mengungsi, dan tempat usaha bisa nggak beroperasi. Kalau aturan tetap dipaksakan kayak kondisi normal, wajib pajak yang sebenarnya terdampak bisa dihukum karena keadaan di luar kendalinya.

7. Bagaimana Sanksinya Dihapus?

Penghapusan sanksi dilakukan dengan nggak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk keterlambatan yang termasuk dalam kebijakan ini.

Kalau sanksinya udah telanjur diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapus sanksi tersebut secara jabatan. Artinya, dalam kondisi yang udah diatur, wajib pajak nggak semestinya harus memulai proses penghapusan dari nol hanya karena Surat Tagihan Pajak udah terbit.

Sanksi yang dimaksud mencakup denda dan/atau bunga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sesuai ketentuan yang disebut dalam keputusan ini.

8. Perlindungan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Ada satu hal yang mungkin kelihatan teknis, tapi dampaknya lumayan penting. Keterlambatan penyampaian SPT yang tercakup dalam keputusan ini nggak boleh dijadikan dasar untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

Keterlambatan tersebut juga nggak boleh dijadikan dasar untuk menolak permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Jadi, wajib pajak yang seharusnya memenuhi kriteria tertentu nggak langsung kehilangan status atau peluang penetapannya hanya gara-gara mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan bencana.

Ini memberikan kepastian bahwa dampak administrasi dari bencana nggak otomatis berubah menjadi masalah kepatuhan yang lebih besar.

9. Sisi Positif dan Potensi Masalahnya

Dari sisi positif, aturan ini memberi ruang bernapas bagi wajib pajak. Perusahaan bisa memulihkan operasional lebih dulu, mengumpulkan dokumen, memperbaiki sistem, lalu menyelesaikan kewajiban pajak sebelum 30 September 2026. Pemerintah juga menunjukkan bahwa penegakan pajak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi darurat.